Sindir Pemerintahan Jokowi, PAN: Periksa Jonan Dong Pak Polisi, Harusnya Kena Pasal Hoaks
Anggota Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo, menilai batalnya kenaikan harga BBM premium sebagai bukti inkompetensi pemerintah. Bahkan seharusnya Menteri ESDM Ignasius Jonan bisa dikenakan pasal hoax.
"Saya tidak melihatnya sebagai akal-akalan. Tapi lebih sebagai inkompetensi pemerintah. Jika memakai terminologi sekarang, harusnya Menteri Jonan bisa dikenakan pasal-pasal hoax. Periksa Jonan dong pak polisi," kata Drajad sambil berkelakar melalui pesan singkat, Kamis 11 Oktober 2018.
Ia menambahkan kejadian ini juga membuktikan manajemen pemerintah ini acak-acakan. Ia mempertanyakan apakah memang Jonan 'nyelonong' sendiri mengumumkan kenaikan harga premium tanpa persetujuan presiden.
"Apa kebijakan se-strategis itu, dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak, tidak dibahas dalam rapat kabinet?" kata Drajad.
Baca ini juga:
* Bungkam Slogan Prabowo 'Make Indonesia Great Again', NasDem: Lucu Banget, Sudah Tiru Trump, Salah Pula
* Sindir Jokowi Tak Berani Pentingkan Rakyat Indonesia, Prabowo Subianto: Make Indonesia Great Again
* Dukung KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, Kapitra Ampera: Maaf, Prabowo-Sandi Bukan Ulama
Ia menilai justru pemerintah tidak siap menghadapi kenaikan harga minyak. Sekarang hampir semua analis global memperkirakan harga minyak Brent dan WTI akan cukup tinggi.
"Kisarannya di atas USD 70 / barrel. Dengan tingkat harga tersebut, hanya masalah waktu saja Pertamina dan rakyat terpukul secara keuangan. Dari kejadian ini terlihat pemerintah," kata Drajad.
Ia menambahkan contoh lain kurangnya koordinasi internal pemerintah seperti ribut beras antara Mendag dan Kabulog. Lalu ada pengangkatan menteri yang berstatus warga negara asing.
Berita ini:
* Bicara Di Hadapan para Ulama LDII, Prabowo Subianto: Kita Bangsa yang Tambah Miskin
* Mengaku Nervous saat Pidato, Prabowo Subianto: Kalau Di Hadapan Banyak Ulama, Saya Agak Grogi
"Pengangkatan kapolri yang ditunda padahal sudah disetujui DPR. Masih banyak lah contoh lainnya," kata Drajad.
Viva
"Saya tidak melihatnya sebagai akal-akalan. Tapi lebih sebagai inkompetensi pemerintah. Jika memakai terminologi sekarang, harusnya Menteri Jonan bisa dikenakan pasal-pasal hoax. Periksa Jonan dong pak polisi," kata Drajad sambil berkelakar melalui pesan singkat, Kamis 11 Oktober 2018.
Ia menambahkan kejadian ini juga membuktikan manajemen pemerintah ini acak-acakan. Ia mempertanyakan apakah memang Jonan 'nyelonong' sendiri mengumumkan kenaikan harga premium tanpa persetujuan presiden.
"Apa kebijakan se-strategis itu, dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak, tidak dibahas dalam rapat kabinet?" kata Drajad.
Baca ini juga:
* Bungkam Slogan Prabowo 'Make Indonesia Great Again', NasDem: Lucu Banget, Sudah Tiru Trump, Salah Pula
* Sindir Jokowi Tak Berani Pentingkan Rakyat Indonesia, Prabowo Subianto: Make Indonesia Great Again
* Dukung KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, Kapitra Ampera: Maaf, Prabowo-Sandi Bukan Ulama
Ia menilai justru pemerintah tidak siap menghadapi kenaikan harga minyak. Sekarang hampir semua analis global memperkirakan harga minyak Brent dan WTI akan cukup tinggi.
"Kisarannya di atas USD 70 / barrel. Dengan tingkat harga tersebut, hanya masalah waktu saja Pertamina dan rakyat terpukul secara keuangan. Dari kejadian ini terlihat pemerintah," kata Drajad.
Ia menambahkan contoh lain kurangnya koordinasi internal pemerintah seperti ribut beras antara Mendag dan Kabulog. Lalu ada pengangkatan menteri yang berstatus warga negara asing.
Berita ini:
* Bicara Di Hadapan para Ulama LDII, Prabowo Subianto: Kita Bangsa yang Tambah Miskin
* Mengaku Nervous saat Pidato, Prabowo Subianto: Kalau Di Hadapan Banyak Ulama, Saya Agak Grogi
"Pengangkatan kapolri yang ditunda padahal sudah disetujui DPR. Masih banyak lah contoh lainnya," kata Drajad.
Viva
Komentar
Posting Komentar