Rini Soemarno Menjadi Alasan Jokowi Batalkan Kenaikan BBM, Ternyata Begini Alasan Sebenarnya

Pemerintah akhirnya resmi menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium usai sebelumnya diumumkan akan naik sebesar 7%.

Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan ada tiga alasan yang mendasari penundaan kenaikan harga Premium.


"Bu Menteri (BUMN, Rini Soemarno) meng-crosscheck dengan Pertamina dan menyampaikan bahwa kami tidak siap untuk melakukan dua kali kenaikan dalam waktu satu hari. Jadi perlu waktu," kata Fajar di Indonesia Pavilion Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

Menurut Fajar, kenaikan harga BBM Premium harus dilihat dari tiga aspek yang mendasari dan tertuang dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2018.

Baca ini juga:
* Tangis Pecah Guru Nelty Khairiyah Diperiksa Dinas Pendidikan, Petugas: Ada Omongan Kepeleset
* Sesumbar Mau Laporkan Kasus Besar, Amien Rais Malah Langsung Pulang Usai Diperiksa Polisi

"Ada tiga syarat pertimbangan yang perlu diperhatikan pertama kondisi keuangan negara dan kedua adalah kemampuan daya beli masyarakat, serta yang ketiga adalah kondisi real ekonomi," tambah dia.

Dari Kementerian BUMN sendiri, kata Fajar, lebih mempertimbangkan dengan melihat keputusan tersebut secara korporasi, seperti dari keputusan kenaikan dampak ke pendapatan perusahaan seperti apa, dan dikaitkan juga dengan kenaikan harga minyak mentah dunia.

Lintasan Berita:
* Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM, Nilai Tukar Rupiah Sukses Bikin 'Keok' Dolar
* Sempat Bikin Heboh, Presiden Jokowi Batalkan Kenaikan Premium, Ini Penyebabnya

Sehingga, kata Fajar, telah diputuskan untuk ditunda kenaikan harga BBM Premium dan akan diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Iya akan koordinasi, belum tahu naik, sesuai ketentuan harus dilakukan rakor," ujar dia.

Detik

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Awas Pak Prabowo, Yenny Wahid Rela Mundur dari Direktur Wahid Institute Demi Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Gambar
Mundur dari posisi sebagai Direktur Wahid Institute. Itulah yang dilakukan Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid yang akrab disappa Yenny Wahid, agar lebih fokus dalam membantu Presiden Joko Widodo memenangi Pilpres 2019. Putri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu juga menyebut pengunduran dirinya tersebut agar Wahid Institute tetap dapat menjaga ruh netralitasnya. "Mengapa saya sampai harus mundur dari Wahid Foundation atau Wahid Institute, yaitu untuk menjaga netralitas lembaga sendiri. Jadi anak-anak (pengurus yang lain) yang jalan. Saya nggak ikut lagi," kata Yenny, di Jakarta, Sabtu (13/10/2018). Baca ini juga: *  Tim Prabowo Mengeluh Pilpres Lawan Jokowi, Maman Abdurrahman: Kalau Sudah Tahu Berat Ya Jangan Maju *  Ditanya Isu Kenaikan Harga Premium di Istana, Presiden Jokowi Beberkan Kalkulasinya *  Yenny Wahid: Dukungan Prof Mahfud MD ke Jokowi akan Raih Jutaan Suara Rakyat Setelah melepas jabatan itu, Putri kedua Gus Dur itu akan terjun langsung mengumpul
Baca selengkapnya

Prabowo Sebut Ekonomi Kebodohan, Stafsus Jokowi Beberkan Fakta Kekuatan Indonesia di Era Jokowi

Gambar
Prabowo sebut Indonesia jalankan ekonomi kebodohan, begini tanggapan staf khusus Jokowi. Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menyoroti pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini sedang menjalani praktik ekonomi kebodohan alias the economics of stupidity. Menurut Erani, perkara yang diungkapkan Prabowo adalah perkara usang dan data yang diungkapkan dalam pidatonya itu adalah data yang tidak valid. "Saya kira publik saat ini menghendaki ide-ide yang lebih segar dengan data yang valid. Bukan menyodorkan perkara usang yang terbukti bersandar kepada data yang menyimpang," ujar Erani saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (12/10/2018). Baca ini juga: *  KH Ma'ruf Amin: Semua Orang Tahu Saya Tua, Termasuk Pak Jokowi, Tapi... *  Sandiaga Uno Batal jadi Pembicara di Acara Mahasiswa karena ada Misskom soal Aturan Kampanye *  UGM Cabut Izin Seminarnya, Begini Tudingan Sudirman Said sebut Panitia Di
Baca selengkapnya

Bantu Jokowi Tukar Dolar Rp2 Triliun, Segini Total Kekayaan Tahir, Sederet Bisnisnya jadi Sorotan

Gambar
Konglomerat Dato Sri Tahir berencana menukar dolarnya ke mata uang rupiah senilai Rp 2 triliun. Pemilik Mayapada Group ini datang ke kantor Bank Indonesia hari ini, Senin, 15 Oktober 2018. Ia bertemu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. "Pagi ini kami diterima oleh Bapak Gubernur, kami beri buktinya kepada beliau bahwa kami sudah tukar dolar ke rupiah pada pekan lalu," ujar Tahir selepas bertemu Perry di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Tahir merinci, dolar yang ia tukar ke rupiah adalah dolar AS sebanyak US$ 93 juta dan dolar singapura SG$ 55 juta. Apabila dikonversi ke rupiah, uang itu ekuivalen sekitar Rp 2 triliun. Menurut dia, duit itu berasal dari kocek pribadinya. "Ini enggak terkait dengan korporasi," ujar sang konglomerat. Tahir hadir di Kompleks Bank Indonesia sekitar pukul 11.00 WIB dengan diantar kendaraan Alphard-nya. Baca ini juga: *  Niatnya Mau Hadiri Acara di Kupang, Fahri Hamzah Kembali Ditolak Warga Lokal NTT *  Nikita Mirzani: Fadli Zonk Beranin
Baca selengkapnya