Geram dengan Zaman Sekarang, Fahri Hamzah: Presiden 'Jokowi' Digaji untuk Dengarkan Kritik yang Pedas-pedas
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendengar curhatan seorang ibu yang mengaku takut mengkritik pemerintah. Hal ini disebabkan banyaknya orang-orang yang diciduk karena terlalu kritis.
Curhatan itu disampaikan Ketua Kelompok Emak-emak Sumsel dalam sebuah diskusi yang digelar Gerakan Arah Baru Indonesia Sumsel di Palembang, Minggu (14/10).
"Zaman sekarang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Saya jadi bingung menyampaikan pendapat, jadi takut," kata salah seorang emak-emak.
Mendengar curhatan itu, Fahri memberikan pandangannya. Menurut dia, masyarakat tidak dilarang mengkritik eksekutif, apalagi kritikan itu bertujuan membangun.
Baca ini juga:
* Pertama Kalinya Dalam Sejarah, Bos IMF Acungkan Jempol untuk Indonesia di Era Jokowi, Ternyata Ini Maksudnya
* Mahfud MD: Kalau Anda Bilang Jokowi PKI, Itu Adalah Black Campaign, Bisa Dipidanakan
"Jadi boleh mengkritik presiden atau sebut kabinet bohong. Presiden digaji untuk mendengar yang pedas-pedas, begitu kerjanya demokrasi. Emak-emak yang berjuang perlu semacam keberanian," ungkap Fahri.
Menurut politisi PKS itu, presiden boleh dikritik lantaran memiliki kekuasaan dan alat negara. Berbeda halnya dengan lembaga legislatif dan yudikatif yang bersifat lemah.
"Presiden punya setengah juta polisi, setengah juta tentara. Kalau DPR dan peradilan tidak ada," ujarnya.
Jika pemerintah tidak terima dikritik, kata dia, bisa dilakukan klarifikasi dengan berbagai cara, salah satunya pidato yang disiarkan televisi maupun radio.
Lintasan Terkini:
* Psikiater Nyatakan Ratna Sarumpaet Alami Gangguan Kejiwaan, Ternyata Ciri-cirinya Sering Kita Lihat
* Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia, Elite PKS: Saya Ingin Beliau Buktikan Gelar Itu Layak Disandang
* Dapat Pujian dari Dunia, Fadli Zon: Pidato Jokowi Tunjukkan Sikap Pemimpin Negara yang Lemah
"Kalau pemerintah mau klarifikasi bisa dilakukan, punya semua hal, gunakan panggung presiden semua mendengar," kata dia.
Hanya saja, Fahri menyinggung tindakan pemerintah yang menangkap pengkritik. Sebab, cara itu tidak elegan dan mengekang kebebasan berpendapat.
"Tidak boleh dikritik sedikit ditangkap, jangan pakai kekuasaan," tegasnya.
Merdeka
Curhatan itu disampaikan Ketua Kelompok Emak-emak Sumsel dalam sebuah diskusi yang digelar Gerakan Arah Baru Indonesia Sumsel di Palembang, Minggu (14/10).
"Zaman sekarang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Saya jadi bingung menyampaikan pendapat, jadi takut," kata salah seorang emak-emak.
Mendengar curhatan itu, Fahri memberikan pandangannya. Menurut dia, masyarakat tidak dilarang mengkritik eksekutif, apalagi kritikan itu bertujuan membangun.
Baca ini juga:
* Pertama Kalinya Dalam Sejarah, Bos IMF Acungkan Jempol untuk Indonesia di Era Jokowi, Ternyata Ini Maksudnya
* Mahfud MD: Kalau Anda Bilang Jokowi PKI, Itu Adalah Black Campaign, Bisa Dipidanakan
"Jadi boleh mengkritik presiden atau sebut kabinet bohong. Presiden digaji untuk mendengar yang pedas-pedas, begitu kerjanya demokrasi. Emak-emak yang berjuang perlu semacam keberanian," ungkap Fahri.
Menurut politisi PKS itu, presiden boleh dikritik lantaran memiliki kekuasaan dan alat negara. Berbeda halnya dengan lembaga legislatif dan yudikatif yang bersifat lemah.
"Presiden punya setengah juta polisi, setengah juta tentara. Kalau DPR dan peradilan tidak ada," ujarnya.
Jika pemerintah tidak terima dikritik, kata dia, bisa dilakukan klarifikasi dengan berbagai cara, salah satunya pidato yang disiarkan televisi maupun radio.
Lintasan Terkini:
* Psikiater Nyatakan Ratna Sarumpaet Alami Gangguan Kejiwaan, Ternyata Ciri-cirinya Sering Kita Lihat
* Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia, Elite PKS: Saya Ingin Beliau Buktikan Gelar Itu Layak Disandang
* Dapat Pujian dari Dunia, Fadli Zon: Pidato Jokowi Tunjukkan Sikap Pemimpin Negara yang Lemah
"Kalau pemerintah mau klarifikasi bisa dilakukan, punya semua hal, gunakan panggung presiden semua mendengar," kata dia.
Hanya saja, Fahri menyinggung tindakan pemerintah yang menangkap pengkritik. Sebab, cara itu tidak elegan dan mengekang kebebasan berpendapat.
"Tidak boleh dikritik sedikit ditangkap, jangan pakai kekuasaan," tegasnya.
Merdeka
Komentar
Posting Komentar